Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ratmawi, menanggapi permasalahan ini dengan mengungkapkan bahwa dalam rapat mediasi terakhir, disepakati agar kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor menyepakati hasil dari mediasi. Lalu Ratmawi menekankan pentingnya pembentukan Satgas pengawasan dari desa dan camat untuk memastikan kesepakatan dipatuhi. “Kami akan mengawasi hasil mediasi dan jika terdapat pelanggaran, akan ada rekomendasi untuk langkah selanjutnya,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Namun, warga tetap berharap agar langkah nyata dapat segera diambil untuk menanggulangi masalah yang telah mengganggu kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Keberadaan Satgas diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara warga dan pihak perusahaan, sehingga tercipta solusi yang adil bagi semua pihak.***Muhel
