Wilayah DKI Jakarta dan Banten tercatat sebagai area dengan penyaluran terbesar, sementara penyaluran terendah tercatat di wilayah Bali dan Papua.
Penyerapan Beras Petani untuk Menjaga Keseimbangan Harga
Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menekankan pentingnya keseimbangan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen.
Ia mengingatkan agar Bulog dan Dinas Pangan Daerah tidak hanya fokus pada intervensi harga di pasar, tetapi juga berperan dalam menyerap beras atau gabah petani, terutama di daerah yang harga gabah atau berasnya jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau Harga Acuan Pembelian (HAP).
“Di satu sisi, kita harus memperhatikan penyerapan beras dari petani, terutama di daerah yang harganya di bawah HPP. Ini juga menjadi tugas kita untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Edy dalam rapat yang diikuti oleh seluruh Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kanwil Perum Bulog.
Rencana Pengajuan Anggaran untuk Program SPHP di Tahun 2025
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya langkah intervensi ini untuk memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Arief mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung program SPHP pada awal tahun 2025.
“Untuk Januari dan Februari 2025, kami mengajukan alokasi dana stabilisasi SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan.
Selain itu, kami juga mempersiapkan bantuan pangan di tahun mendatang,” jelas Arief.
Langkah kolaboratif antara Bapanas, Bulog, dan Dinas Pangan Daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras di akhir tahun 2024 dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Penyaluran Beras SPHP yang terus dipercepat dan upaya penyerapan gabah petani di daerah akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
