Lombok Barat, NTB – Kepolisian Resor Lombok Barat, Polda NTB, menggelar patroli preventif di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, Selasa (24/10/2023) malam. Patroli ini dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024, untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas terkait tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat.
Kasat Samapta Polres Lombok Barat, AKP Sony Hartono, mengatakan bahwa patroli ini dilakukan secara rutin setiap malam. Personel Sat Samapta Polres Lobar selaku Satgas Preventif Operasi Mantap Brata 2023, ditempatkan di seputaran kantor KPU Lombok Barat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas, seperti pencurian, vandalisme, atau tindak kejahatan lainnya,” kata AKP Sony Hartono.
Selain itu, AKP Sony Hartono juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak komisioner KPU Lombok Barat terkait pengamanan kantor KPU. Pihak KPU Lombok Barat juga turut serta dalam menjaga keamanan di seputaran kantor KPU, agar situasi tetap aman dan kondusif.
“Kami berkoordinasi dengan pihak komisioner KPU Lombok Barat agar bersama-sama menjaga keamanan di seputaran kantor KPU,” ujar AKP Sony Hartono.
Pengamanan kantor KPU Lombok Barat ini merupakan salah satu upaya kepolisian untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kepolisian berharap, dengan pengamanan ini, pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Potensi Kerawanan Pemilu di Lombok Barat
Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi kerawanan pemilu. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis, demografis, dan politik.
Secara geografis, Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah yang terdiri dari beberapa pulau, sehingga memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, Kabupaten Lombok Barat juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga berpotensi terjadinya gesekan antar kelompok masyarakat.
