Scroll untuk baca artikel
BeritaPolisi Menyapa

Kapolsek Kuripan Mengintensifkan Sosialisasi TPPO Cegah Pekerja Migran Ilegal

×

Kapolsek Kuripan Mengintensifkan Sosialisasi TPPO Cegah Pekerja Migran Ilegal

Sebarkan artikel ini
Kapolsek Kuripan Mengintensifkan Sosialisasi TPPO Cegah Pekerja Migran Ilegal

Kuripan, Lombok Barat – Kapolsek Kuripan, Polres Lombok Barat, Polda NTB, Ipda Fahrizal Eko Suryanto, mengintensifkan kegiatan sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepada masyarakat di Dusun Embung, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, pada Jumat, 27 Oktober 2023.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Kuripan menyampaikan materi tentang mekanisme pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada keluarga dan lingkungannya dampak dari PMI ilegal.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami dampak dari keberangkatan melalui tekong dan menjadi PMI ilegal,” kata Kapolsek Kuripan.

Kapolsek Kuripan juga menyampaikan bahwa PMI ilegal rentan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. PMI ilegal juga tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Baca Juga :  Pengaspalan Jalan Senggigi, Polisi Terjunkan Pasukan Atur Lalu Lintas

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar dari para tekong,” kata Kapolsek Kuripan.

Kegiatan sosialisasi TPPO ini diikuti oleh sekitar 50 orang masyarakat. Masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

  • Materi sosialisasi TPPO: Mekanisme pengiriman PMI ke luar negeri, Dampak PMI ilegal, Cara mencegah PMI ilegal
  • Himbauan Kapolsek Kuripan: Masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar dari para tekong, Masyarakat menyampaikan kepada keluarga dan lingkungannya dampak dari PMI ilegal

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi TPPO yang dilakukan oleh Polsek Kuripan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya PMI ilegal. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat, diharapkan dapat menekan angka PMI ilegal di Kabupaten Lombok Barat.