Lombok Barat, NTB – Polres Lombok Barat, Polda NTB, terus berupaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang dan selama Pemilu 2024. Salah satu upayanya adalah dengan menggelar sosialisasi dan edukasi tentang Pemilu 2024 di Kecamatan Sekotong.
Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, personel Satgas Preemtif Polres Lombok Barat melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada kepala desa Sekotong Timur, perangkat desa, dan masyarakat Sekotong. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Desa Sekotong Timur dan Kantor Dukcapil Kecamatan Sekotong.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tahapan Pemilu 2024, serta untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas menjelang dan selama Pemilu 2024. Kasat Binmas Polres Lombok Barat, AKP Daniel Ibi Lona, S.Sos., mengatakan bahwa sosialisasi dan edukasi ini sangat penting untuk dilakukan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tahapan Pemilu 2024, serta untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas menjelang dan selama Pemilu 2024,” ujar AKP Daniel Ibi Lona.
Pada kegiatan sosialisasi dan edukasi ini, petugas menyampaikan materi tentang tahapan Pemilu 2024, hak dan kewajiban warga negara dalam Pemilu, serta bahaya hoaks dan ujaran kebencian. Petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan fanatisme berlebihan terhadap salah satu pasangan calon (paslon), tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks, dan menghormati perbedaan pendapat.
AKP Daniel Ibi Lona berharap dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini, masyarakat dapat memahami tahapan Pemilu 2024 dan ikut serta menjaga kamtibmas agar tetap kondusif.
“Kami berharap dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini, masyarakat dapat memahami tahapan Pemilu 2024 dan ikut serta menjaga kamtibmas agar tetap kondusif,” ujar AKP Daniel Ibi Lona.
Sosialisasi dan edukasi tentang Pemilu 2024 di Kecamatan Sekotong merupakan langkah yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang tahapan Pemilu, hak dan kewajiban warga negara, serta bahaya hoaks dan ujaran kebencian, diharapkan masyarakat dapat menghindari tindakan yang dapat mengganggu proses Pemilu dan menciptakan situasi yang tidak kondusif.
