Scroll untuk baca artikel
Informasi MasyarakatKabar DesaPolisi MenyapaSosialisasi

Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Mekanisme Pekerja Migran Indonesia Legal di Lombok Barat

107
×

Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Mekanisme Pekerja Migran Indonesia Legal di Lombok Barat

Sebarkan artikel ini
Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Mekanisme Pekerja Migran Indonesia Legal

Lombok Barat, NTB – Kapolsek Gerung, Polres Lombok Barat, Polda NTB, Iptu I Kadek Sumerta, SH., menggelar sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mekanisme pekerja migran Indonesia (PMI) legal ke luar negeri, pada Kamis (14/12/2023).

Sosialisasi ini dilakukan di Dusun Bilekedit Selatan, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mulai pukul 10.22 Wita sampai selesai.

Hadir anggota Polsek Gerung, Kepala Desa Babussalam, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat Desa Babussalam. Terkait mekanisme dan prosedur untuk menjadi PMI legal ke luar negeri serta untuk mencegah terjadinya TPPO di masyarakat Desa Babussalam,” ungkapnya.

Dalam sosialisasi ini, Kapolsek Gerung menjelaskan tentang definisi, jenis, modus, dampak, dan upaya pencegahan TPPO.

Mengajak Menjadi PMI Legal, Melalui Proses yang Sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku

Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berangkat bekerja ke luar negeri agar tidak termakan bujuk rayu pelaku TPPO dengan iming-iming gaji besar.

“Kami menyarankan agar masyarakat yang ingin menjadi PMI legal harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ajaknya.

Seperti memiliki dokumen resmi, visa kerja, kontrak kerja, asuransi, dan perlindungan hukum.

“Kami dari Polsek Gerung sangat peduli dengan nasib masyarakat kami, khususnya yang ingin menjadi PMI. Juga tidak ingin ada lagi korban TPPO yang merugikan masyarakat kami,” harapnya.

Sehingga mengimbau kepada masyarakat agar selalu proaktif menanyakan status legalitas dari perusahaan yang akan memberangkatkan warganya. Menanyakan atau mengeceknya langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.

Maupun instansi terkait tentang mekanisme dan prosedur menjadi PMI legal. “Jika ada yang menawarkan jasa pengiriman PMI tanpa dokumen resmi, jangan percaya. Laporkan ke Polsek Gerung,” ujar Kapolsek Gerung.

Kapolsek Gerung juga menginformasikan bahwa seseorang yang terlibat kasus TPPO dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Dan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan TPPO dan mendukung PMI legal yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *