Jakarta, Indonesia semakin serius dalam memerangi praktik perjudian online yang marak belakangan ini. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengungkapkan komitmennya untuk memberantas praktik ini tanpa pandang bulu.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Asep Jenal Ahmadi, dalam acara Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diadakan di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Menurut Asep, langkah untuk menanggulangi perjudian daring harus melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Kami akan memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum dalam kasus ini, dan kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menuntaskan masalah perjudian online,” ujar Asep tegas, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam memerangi masalah ini.
Pendekatan Komprehensif dalam Menanggulangi Perjudian Online
Kemenko Polkam mengidentifikasi bahwa perjudian online tidak hanya menjadi masalah domestik, tetapi juga bersifat transnasional, melibatkan banyak pihak dari dalam dan luar negeri.
Oleh karena itu, penanganan perjudian online membutuhkan pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh. Hal ini mencakup pengawasan terhadap berbagai pihak yang terlibat, baik sebagai pengelola sistem perjudian maupun yang memfasilitasi transaksi keuangan ilegal.
Dalam hal ini, Asep menekankan pentingnya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, termasuk regulator dan lembaga penegak hukum.
“Penanganan perjudian online harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk mengungkap keterlibatan oknum dari regulator dan lembaga penegak hukum,” tambah Asep. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk bertindak tegas, bahkan terhadap pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam praktik ilegal ini.
Pendidikan Publik Sebagai Strategi Utama
Salah satu strategi utama yang diusung Kemenko Polkam dalam memerangi perjudian online adalah melalui pendidikan publik.
Asep mengatakan bahwa untuk menciptakan ketahanan nasional terhadap perjudian online, masyarakat perlu lebih waspada dan memahami dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik ini.
“Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat terbentuk resistensi kolektif terhadap godaan judi online,” ungkapnya.
Pendidikan publik ini diharapkan tidak hanya mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian online, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang ditimbulkan.
