Lombok Barat – Sebuah diskusi yang cukup hangat terjadi di Desa Mesanggok, Kabupaten Lombok Barat, di mana warga desa bersama perwakilan dari Dinas Perhubungan (Dishub) membahas permasalahan yang tengah menjadi perhatian utama. Dalam pertemuan tersebut, Fathurrahman sebagai perwakilan dari Dishub sekaligus mewakili Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), memberikan tanggapan terkait regulasi yang menjadi topik utama pembahasan masyarakat. Senin, 13 Januari 2025.
Dalam penyampaiannya, Fathurrahman menegaskan bahwa regulasi yang mengatur operasional di wilayah tersebut harus jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menyebutkan bahwa segala bentuk aktivitas yang tidak sesuai regulasi bisa dikategorikan sebagai aktivitas ilegal, bahkan termasuk pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan demi menjamin tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan menjaga situasi tetap kondusif.
Namun, dalam musyawarah tersebut, sejumlah warga Desa Mesanggok bersikeras agar aktivitas yang dianggap melanggar regulasi harus dihentikan sementara waktu hingga ada perbaikan yang jelas. Menurut mereka, selama aturan dan fasilitas yang mumpuni belum diterapkan, maka lebih baik aktivitas tersebut dihentikan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat secara umum.
Seorang warga Desa Mesanggok yang berinisial TY mengungkapkan pendapatnya dengan lugas. “Jangan sampai ada janji-janji perbaikan tetapi tidak segera ditindaklanjuti. Masyarakat berharap ada perbaikan terlebih dahulu. Setelah semuanya diperbaiki, baru kita adakan mediasi lagi untuk membahas langkah selanjutnya,” tegas TY. Pernyataan ini seolah menekankan bahwa masyarakat tidak ingin adanya kesepakatan tanpa kepastian tindak lanjut yang jelas.
Menurut TY, masyarakat Desa Mesanggok menginginkan solusi yang terbaik tanpa memojokkan satu pihak pun. Mereka hanya berharap adanya kepastian hukum dan regulasi yang adil, serta adanya perbaikan fasilitas yang diharapkan bisa segera dilaksanakan. “Kami memahami bahwa tujuan kita semua adalah untuk kebaikan bersama. Tetapi, yang paling penting adalah adanya tindakan nyata terlebih dahulu. Jika sudah selesai diperbaiki, barulah kita duduk bersama kembali untuk membahas kelanjutannya,” tambah TY.
Sejumlah warga lainnya yang hadir dalam musyawarah tersebut juga senada dengan pendapat TY. Mereka sepakat bahwa prioritas utama saat ini adalah penyelesaian masalah secara tuntas melalui perbaikan serta pengaturan regulasi yang lebih profesional dan legal. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dapat lebih cepat merespons tuntutan masyarakat.
