“Menurut saya, ketika LSM dan wartawan turun ke desa dan mempertanyakan program desa, itu hal yang wajar. Itu adalah bagian dari kepedulian mereka terhadap kami di desa. Kami tidak alergi terhadap kehadiran teman-teman LSM maupun wartawan. Justru, kami selalu terbuka terhadap mereka,” ujar Sahril.
Ia juga menyoroti respons publik di media sosial yang mengecam pernyataan menteri tersebut. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami secara jelas istilah “wartawan bodrex” yang dilontarkan.
Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Pak Menteri belum jelas. Maka kami berharap, Pak Menteri tidak lagi menyampaikan pernyataan dengan makna multitafsir yang justru berdampak pada kerancuan dan konflik di bawah, pungkas Sahril.
Sahril kembali menegaskan bahwa kepala desa di Lombok Barat selalu mengedepankan transparansi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk media dan LSM. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui media dan lembaga nonprofit dapat berjalan secara sehat tanpa menimbulkan kecurigaan atau konflik.
ini menunjukkan bagaimana pentingnya kerja sama antara pemerintah desa, media, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan di tingkat desa.***
