Penegakan Regulasi yang Tegas
Pemerintah daerah diharapkan untuk memperkuat komitmen dalam menegakkan peraturan terkait operasional cafe ilegal. Hal ini termasuk membatasi izin usaha di wilayah-wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan tata ruang dan peraturan daerah.
Pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus yang fokus pada penanganan café ilegal menjadi salah satu rekomendasi penting. Satgas ini akan bertujuan untuk melakukan tindakan preventif dan represif, dengan melibatkan berbagai unsur, seperti Satuan Pol PP, Polres Lombok Barat, dan instansi lainnya.
Pendekatan yang Komprehensif
Akhyar menekankan pentingnya memberikan solusi bagi para pengelola cafe ilegal, mengingat mereka juga merupakan bagian dari masyarakat. Menurutnya, selain penegakan hukum, perlu dilakukan dialog untuk memberikan jalan keluar yang saling menguntungkan, baik bagi pengelola maupun masyarakat.
Untuk memastikan operasional Satgas berjalan maksimal, DPRD merekomendasikan pengalokasian anggaran yang lebih memadai. Strategi pengamanan juga harus dikelola dengan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang, yang melibatkan patroli rutin hingga pengawasan terpadu.
Akhyar menegaskan bahwa penanganan cafe ilegal membutuhkan komitmen semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, aparat keamanan, dan seluruh stakeholder. “Penegakan hukum ini tidak cukup hanya bergantung pada satu OPD. Harus ada kebersamaan,” katanya.
Akhyar Rosidi berharap, dengan adanya pergantian kepala daerah mendatang, langkah-langkah penanganan cafe ilegal dapat dilakukan dengan lebih efektif. Menurutnya, pendekatan yang strategis dan inovatif akan menjadi kunci untuk memutus mata rantai keberadaan cafe ilegal yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Masalah ini harus menjadi atensi kita semua. Ini tidak hanya soal membubarkan, menyegel, atau melakukan razia, tapi juga bagaimana kita membangun komitmen yang kuat untuk menegakkan aturan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait, diharapkan upaya penanganan café ilegal di Lombok Barat dapat berjalan lebih baik ke depannya. Tidak hanya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai budaya dan norma masyarakat Lombok Barat.***
