Lombok Barat, 10 Oktober 2024 – Pengecekan pos pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat dilakukan oleh Polres Lombok Barat sebagai bagian dari Operasi Mantap Praja Rinjani 2024. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan petugas dalam mengamankan proses pemilihan umum yang akan datang.
Kepala Bagian Operasional Polres Lombok Barat, Polda NTB, AKP Sulaiman H. Husein, melaporkan bahwa pengecekan berlangsung pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, di Pos Pengamanan Kantor KPU Lombok Barat, Kecamatan Gerung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Lombok Barat untuk menjaga stabilitas dan keamanan di sekitar kantor penyelenggara pemilu.
Pengecekan Piket dan Arahan Pengamanan
Pada pukul 10.30 WITA, pengecekan dimulai dengan AKP Sulaiman H. Husein memimpin tim dari Subsatgas Pos Pengamanan Kantor KPU. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh petugas piket di pos pengamanan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
“Kami menegaskan kembali kepada petugas jaga tentang tanggung jawab mereka dalam memastikan ketertiban/”>keamanan dan ketertiban di wilayah Kantor KPU Lombok Barat. Petugas harus selalu siap siaga dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah potensi gangguan keamanan,” ujar AKP Sulaiman H. Husein.
Arahan yang diberikan kepada petugas mencakup penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman selama proses pemilihan berlangsung, serta pentingnya menjaga komunikasi yang efektif antara anggota kepolisian dan pihak penyelenggara pemilu.
Pentingnya Pengamanan dalam Pemilu
Keamanan selama proses pemilu merupakan prioritas utama bagi aparat kepolisian, terutama di wilayah strategis seperti kantor KPU yang menjadi pusat administrasi pemilihan. Dengan operasi pengamanan ini, diharapkan seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.
Pos pengamanan ini berfungsi sebagai titik kontrol utama untuk memonitor situasi keamanan di sekitar kantor KPU. Setiap petugas di pos pengamanan memiliki tugas krusial dalam memastikan bahwa situasi di lapangan tetap terkendali, termasuk memantau pergerakan massa, memastikan tidak adanya gangguan fisik atau cyber, dan menjaga ketertiban umum.
