Lombok Barat, NTB – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024, Polres Lombok Barat, Polda NTB, melaksanakan “Operasi Mantap Praja 2024”.
Kegiatan ini merupakan bentuk upaya preventif guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Lombok Barat.
Patroli tersebut dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Lombok Barat, AKP Sulaiman H. Husein, yang memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana.
Fokus Patroli Preventif di Kantor KPU Lombok Barat
Pada Senin, 21 Oktober 2024, pukul 10.40 WITA, tiga personel dari Sat Samapta Polres Lombok Barat dikerahkan untuk melakukan patroli preventif di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, yang terletak di Kecamatan Gerung.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan keamanan terkait tahapan penyelenggaraan Pemilukada serentak 2024 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat.
Patroli ini difokuskan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang berpotensi menghambat proses demokrasi tersebut.
Selain itu, para personel juga melakukan komunikasi dialogis dengan petugas jaga di kantor KPU, memberikan imbauan agar selalu waspada dan terus menjaga keamanan di sekitar lingkungan kantor KPU.
Ciptakan Kondisi Aman dan Kondusif
Operasi Mantap Praja 2024 tidak hanya berfokus pada pengawasan secara fisik di lapangan, tetapi juga berupaya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.
AKP Sulaiman H. Husein menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah selama proses Pemilukada berlangsung.
“Kami berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan Pemilukada 2024 di Kabupaten Lombok Barat berjalan aman, tertib, dan lancar. Patroli preventif ini menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar AKP Sulaiman H. Husein dalam keterangannya.
Patroli preventif ini juga diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan penyelenggara pemilu, sehingga setiap tahapan Pemilukada dapat berjalan tanpa adanya gangguan yang berarti.
