Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memberikan jaminan bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, yang sebelumnya mengalami serangan ransomware-kenali-bahaya-pencegahan-dan-pemulihannya/” target=”_blank” rel=”noopener”>ransomware, akan pulih sepenuhnya pada Juli 2024.
“Sesuai arahan Presiden, Juli 2024 sudah beroperasi normal dan kami telah memperkuat keamanannya dengan sistem berlapis, untuk menghindari permasalahan serupa di masa mendatang,” tegas Hadi dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Pemulihan Data dan Penguatan Keamanan
Hadi menjelaskan bahwa layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini sedang dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan dipindahkan seluruhnya ke Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.
“Operasional PDNS 2 yang sedang berjalan saat ini mendapatkan dukungan backup dari DRC atau hotsite di Batam, serta fasilitas autogate interactive service. Setiap pusat data juga sudah memiliki backup sehingga terdapat tiga hingga empat lapis backup,” tambahnya.
Menko Polhukam juga menekankan pentingnya pencadangan data bagi semua kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan sebagai langkah antisipasi terhadap serangan siber di masa depan.
“Setiap tenant atau kementerian harus memiliki cadangan data, ini menjadi wajib bukan pilihan lagi. Dengan demikian, meskipun PDNS 2 mengalami gangguan operasional, backup data tetap tersedia,” tegasnya.
Peraturan Baru dan Peningkatan Keamanan Siber
Pemerintah juga sedang menyiapkan pengaturan terkait penempatan dan pencadangan data secara berlapis, sesuai dengan klasifikasi data mulai dari strategis hingga terbuka. “Data-data dengan karakteristik umum dan statistik akan disimpan di cloud untuk mengurangi beban PDN,” jelas Hadi.
Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) juga terus meningkatkan keamanan siber dengan mengaktifkan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memantau manajemen PDN dan backup data.
“Kami akan meninjau kembali peraturan presiden dan instruksi presiden terkait operasional siber, termasuk peningkatan kinerja BSSN dan jajaran, agar kendali dapat lebih mudah dilakukan saat terjadi masalah,” tambahnya.
Dukungan Lintas Kementerian dan Lembaga
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta perwakilan dari Kementerian PANRB dan Kemendagri.
Dengan upaya pemulihan dan penguatan keamanan yang komprehensif ini, diharapkan pelayanan publik yang menggunakan PDNS 2 dapat kembali normal dan aman pada Juli 2024.
