Lombok Barat – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Daerah Pemilihan NTB 2 (Lombok Barat-KLU), Hj. Rohani, QH.S.Pd, melaksanakan kegiatan yang krusial dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya. Bertempat di Dusun Kebon Jurang, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Hj. Rohani menggelar sosialisasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. Acara ini tidak hanya menjadi momen menyampaikan visi, tetapi juga kesempatan untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat akar rumput, terutama nelayan. Jum’at, 17 Januari 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, nelayan, Kepala Dusun, hingga tokoh agama dan pemuda setempat. Kehadiran para calon legislatif dari Partai Perindo untuk Pemilu 2024 juga menambah warna dalam diskusi yang penuh semangat demokratis. Antusiasme peserta menciptakan suasana yang inklusif dan produktif, menunjukkan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan di sektor kelautan dan perikanan.
Acara dimulai dengan zikir dan doa bersama, mencerminkan kedekatan masyarakat Lombok dengan nilai-nilai religius. Dalam pembukaannya, Hj. Rohani menyampaikan rasa syukur atas tanggung jawab yang telah diamanahkan kepada dirinya sebagai perwakilan rakyat. Ia juga meminta dukungan dan doa agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah, khususnya pada aspek kelautan dan perikanan.
“Sebagai anggota DPRD dari dapil Lobar-KLU yang berada di Komisi 2, saya bertugas menangani sektor kelautan, perikanan, perdagangan, dan lainnya. Saya sangat berharap doa dan dukungan bapak-ibu agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud,” ujar Hj. Rohani, yang merupakan istri dari Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) terpilih, Dr. TGH. Najmul Ahyar.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan esensi kebijakan yang diusung dalam RAPERDA serta mendengarkan masukan dari masyarakat. Hj. Rohani menekankan bahwa RAPERDA ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan ekosistem, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat pesisir.
