Lombok Utara, Polda NTB – Dalam rangka kesiapan menghadapi Pemilukada 2024, yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Walikota/ Wakil Walikota, dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Polres Lombok Utara menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Gatari Praja 2024. Acara ini berlangsung di Lapangan Apel Polres Lombok Utara pada Jumat (2/8/2024).
Kegiatan ini diawali dengan pengecekan pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Utara, AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K, M.Si. Acara ini juga dihadiri oleh Wakapolres Kompol I Nyoman Adi Kurniawan, SH, para pejabat utama Polres, personil satuan fungsi, serta Forkopimda dan Satuan samping, Setelah pengecekan, acara dilanjutkan dengan pemasangan pita sebagai tanda dimulainya Operasi Gatari Praja 2024.
Operasi yang akan berlangsung selama 21 hari mulai tanggal 3 sampai dengan 23 Agustus 2024, kegiatan ini mengedepankan penyelidikan, penggalangan, observasi, penyuluhan, ceramah, sambang desa, patroli dialogis, patroli siber, pembinaan masyarakat, dan pengelolaan manajemen media.
Dalam sambutannya, Kapolres Lombok Utara AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K, M.Si menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel serta sarana dan prasarana untuk Operasi Gatari Praja 2024.
“Operasi Kepolisian ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada, yang merupakan bagian dari tanggung jawab kita semua sebagai aparat keamanan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian proses demokrasi tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.
AKBP Didik Putra Kuncoro juga menuturkan bahwa pelaksanaan Pilkada kali ini adalah yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak, sehingga tugas ini menjadi semakin penting dan menantang.
“Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh elemen yang terlibat tentunya harus berpartisipasi aktif guna mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Utara. Terlebih lagi, Pilkada 2024 memiliki kompleksitas tersendiri, karena dilaksanakan secara serentak dengan waktu yang bersamaan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah keluarga yang besar sehingga dibutuhkan tindakan Cooling System Kepolisian untuk mendinginkan suasana politik yang mulai memanas di tengah masyarakat,” pungkasnya.
