Lombok Barat – Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Kabupaten Lombok Barat, Sahril, S.H., menegaskan pentingnya peran wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini ia sampaikan dalam pandangannya terkait isu yang tengah mencuat di masyarakat, khususnya mengenai istilah “wartawan bodrex” yang dilontarkan oleh salah satu menteri.
Sahril menyatakan bahwa di Kabupaten Lombok Barat, kepala desa senantiasa bersikap positif terhadap segala bentuk pengawasan dari masyarakat, termasuk dari kalangan media dan LSM. Ia menegaskan bahwa keterlibatan wartawan maupun LSM merupakan bagian dari pelaksanaan hak publik untuk memastikan pengelolaan tata kelola desa berjalan sesuai amanat Undang-Undang Desa.
“Kalau kami dari kepala desa, baik itu wartawan yang dikatakan bodrex, wartawan yang legal, atau sebagainya, kami selalu menganggapnya sebagai bentuk pengawasan positif dari masyarakat. Itu juga mendukung transparansi kami ketika ada media ataupun rekan-rekan yang mempertanyakan terkait masalah pengelolaan keuangan desa berdasarkan amanat undang-undang,” ujar Sahril.
Sahril menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan pihak eksternal, seperti media dan LSM, telah lama diterapkan di Lombok Barat. Ia menghargai kepedulian media dan LSM dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa sebab hal ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Prinsipnya, di Lombok Barat kami selalu membangun komunikasi positif dengan teman-teman media maupun LSM. Ketika mereka ingin mengawasi, berpartisipasi, atau melihat bagaimana kinerja kami, itu tidak menjadi masalah. Kami menjalankan tugas kami sesuai amanat undang-undang, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika mereka datang,” ungkapnya.
Namun demikian, Sahril juga menyampaikan keresahannya mengenai pernyataan salah satu menteri yang menyinggung istilah “wartawan bodrex”. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir di masyarakat, sehingga dapat menimbulkan salah persepsi yang justru merugikan pihak desa.
“Kami menyayangkan pernyataan yang multitafsir ini, karena berdampak pada kami di desa. Jika maksud dari pernyataan itu tidak jelas, kami bisa saja menjadi pihak yang terbentur dengan teman-teman media. Pak Menteri sebaiknya menyampaikan pernyataan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan kebingungan,” tegas Sahril.
Lebih lanjut, Sahril menyebut bahwa wajar jika media dan LSM mempertanyakan berbagai hal terkait program-program desa. Menurutnya, itu adalah bentuk kepedulian dari mereka yang tidak seharusnya dimaknai sebagai ancaman atau gangguan.
