Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menganugerahi tujuh satuan kerja (satker) di Polri dengan tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Penganugerahan rencananya dilakukan bersamaan dengan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Diketahui, Polri akan melakukan apel gelar pasukan pada Senin (14/10/2024). Lalu jadwal pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sesuai jadwal KPU, berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Berdasarkan keterangan SSDM Polri, ketujuh satker yang dianugerahi tanda kehormatan Nugraha Sakanti terdiri dari Korbrimob Polri, Korlantas Polri, Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Pusdokkes Polri, Baharkam Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Nugraha Sakanti adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan di lingkungan Polri yang telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Korbrimob Polri mendapatkan anugerah tanda kehormatan ini atas jasanya pada operasi penanganan kelompok radikal di Poso, Sulawesi Tengah; operasi penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, di mana kedua operasi tersebut dinilai membuahkan keberhasilan.
Kemudian Korlantas Polri diberi anugerah atas kinerjanya dalam mengamankan dan melancarkan arus mudik yang berlangsung tiap tahun; menyelenggarakan angkutan gratis saat mudik; inovasi penegakan hukum digital dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas lewat e-TLE; dan layanan digital terkait dokumen berkendara.
Lalu Bareskrim Polri dinilai berhasil dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan transnasional seperti gembong narkoba Freddy Pratama dengan sandi operasi ‘Escobar’; membongkar sejumlah pabrik atau laboratorium narkoba yang dikendalikan jaringan mafia nasional serta internasional; membongkar kejahatan illegal access situs KPU saat Pilpres 2024 dan pencurian data pribadi masyarakat di 34 provinsi; pengungkapan kasus tindak pidana terkait kesehatan saat terjadi fenomena Gagal Ginjal Akut pada Anak; penindakan terhadap pembalakan liar hutan; dan pengungkapan kasus BBM palsu di Jabodetabek.
