Lombok Barat, NTB – Polres Lombok Barat, Polda NTB, terus meningkatkan upaya dalam mencegah dan menindak kejahatan siber, khususnya di masa Pemilu 2024. Hal ini dilakukan melalui kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh Subsubsatgas Siber Satgas Gakkum Operasi Mantap Brata Rinjani 2023, Sabtu (4/11/2023).
Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP I Made Dharma Yulia Putra S.T.K.,S.I.K., selaku Kasatgas Gakkum Operasi Mantap Brata Rinjani 2023, mengatakan bahwa patroli siber dilakukan untuk memantau isu-isu yang berkembang di media sosial dan media online terkait pemilu.
“Kami juga mengumpulkan data dan informasi serta mengolahnya untuk mencegah dan penegakan hukum Cyber Crime pelaksanaan pemilu,” kata AKP I Made Dharma Yulia Putra.
Selain itu, Subsubsatgas Siber juga melakukan profiling terhadap pelaku/potensi pelaku peretas sistem IT dan kejahatan Cyber terkait pelaksanaan pemilu.
“Kami juga melakukan analisa guna menciptakan harkambtibmas yang kondusif. Dalam rangka tahap pendaftaran Capres dan Cawapres RI di wilayah hukum Polres Lombok Barat,” kata AKP I Made Dharma Yulia Putra.
Selain patroli siber, Subsubsatgas Siber juga melaksanakan giat penyidikan berupa monitoring kejahatan ( Computer Related Crime). Terutama yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu 2023-2024 dalam tahap pendaftaran Capres/Cawapres RI.
“Kami juga melakukan penindakan kejahatan siber ( Computer Crime) seperti: peretasan sistem elektronik ( Hacking), intersepsi ilegal, pengubahan tampilan situs web, gangguan sistem ( system interference), manipulasi data terkait pengamanan dan pelaksaan Pemilu,” kata AKP I Made Dharma Yulia Putra.
AKP I Made Dharma Yulia Putra menambahkan, dalam pelaksanaan tugasnya, Subsubsatgas Siber bersinergi dengan stakeholder lain, seperti BINDA, Dinas Kominfo, Apji, dan lain-lain.
Upaya Penegakkan Hukum Cyber Crime
Selain Subsubsatgas Siber, Polres Lombok Barat juga memiliki Subsubsatgas Pidum yang bertugas untuk menyelidiki dan menindak pidana di luar tindak pidana Pemilu, yaitu tindak pidana yang terjadi sebagai akibat penyelenggaraan Pemilu.
