Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri menggelar silaturahmi kebangsaan dan bakti sosial berupa pembagian 5.000 paket sembako untuk masyarakat di Provinsi Lampung, Jumat (20/9/2024).
Kegiatan upaya penyejukan situasi atau cooling system menjelang Pilkada Serentak 2024 berlangsung di Gedung Serba Guna (HSG) Presisi Mapolda Lampung.
Acara tersebut dihadiri oleh 500 tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat seperti MUI Provinsi Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten, organisasi kemasyarakatan dan juga mahasiswa. Turut hadir dalam silaturahmi kebangsaan, Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, Kasatgas Preemtif NCS Polri, Brigjen Rudy Syafirudin dan PJU Polda Lampung.
Membuka acara tersebut, Kapolda Lampung mengapresiasi para masyarakat yang hadir dalam silaturahmi kebangsaan yang digagas oleh NCS Polri. Hal itu, kata Helmy merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk menjaga kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Bumi Ruwai Jurai.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang hadir. Ini merupakan komitmen kita dalam membangun sinergi antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan yang ada, termasuk Pilkada Serentak 2024,” kata Kapolda Lampung.
Ditegaskannya bahwa Polri selalu proaktif untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil bila tidak ada dukungan dari masyarakat Provinsi Lampung.
“Lampung yang aman dan tertib adalah dambaan kita semua, mari kita tunjukan bahwa Lampung bisa menjadi contoh dalam berdemokrasi dan toleran. Kita harus optimis bahwa kita bisa,” pungkas Helmy.
Jenderal bintang dua ini mengatakan, cooling system merupakan strategi untuk menciptakan situasi kamtibmas dengan pendekatan Preemtif dan Preventif serta humanis selama Pemilu 2024. Hal ini kata Helmy telah berhasil, pasalnya Pilpres kemarin berjalan dengan lancar tanpa ada perpecahan. Maka, dari itu dirinya meminta masyarakat Lampung untuk menghindari politik identitas.
