“Kepada wakil rakyat untuk mari kita sama-sama berkomitmen mendampingi para honorer,” pintanya.
Menanggapi tuntutan dan persoalan tersebut Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi menyampaikan, ia telah mendengar segala tuntutan para guru honorer. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa jumlah yang 715 guru honorer tidak boleh dihilangkan haknya. Dan mengucapkan terima kasih kepada para honorer yang telah hadir ke Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi.
“Saya mohon kerja sama rekan-rekan semua untuk mendukung kami menciptakan semua OPD di Lombok Tengah harus bebas dari korupsi, dan melaporkan orang-orang yang telah mengintimidasi rekan-rekan semua dan menghalangi perjuangan ini,” ucapnya.
Lebih lanjut Ahmad juga menyatakan , akan memerintahkan Inspektorat memanggil semua kepala sekolah di Lombok Tengah agar apa yang diperintahkan pimpinan dapat di jalankan, sehingga mereka perlu waktu untuk permasalahan ini.
“Langkah awal kita untuk membebaskan daerah ini bebas dari korupsi, anda semua harus melaporkan orang-orang yang mengintimidasi anda untuk menghalangi perjuangan anda. Tetapi saya ingin juga memastikan bahwa kita adalah pendidik bangsa yang punya integritas, bagaimanan caranya adalah kejujuran. Kalau ada yang nyogok untuk dapodik dan mengasih uang hanya untuk urus administrasi, maka kita semua harus melaporkan itu,” tegasnya.
Ahmad juga menegaskan komitmen DPRD Lombok Tengah untuk mengawal tuntutan guru honorer secara kelembagaan.
“Semua tuntutan yang disampaikan para guru honrer hari ini akan kami kawal secara kelembagaan. DPRD mendukung perjuangan bapak dan ibu guru honorer,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah H. M. Mayuki, S.Ag menyampaikan, pada intinya bahwa kami telah berkomunikasi dengan semua elemen pemerintah daerah terkait dengan permasalahan ini.
“ kami selalu berusaha mencarikan solusi sehingga apa yang menjadi tuntutan bapak ibu sekalian sedang dalam proses kami, “katanya.
Adapun kesimpulan dalam aksi tersebut bahwa DPRD Lombok Tengah akan mendampingi Guru Honorer dalam memperjuangkan aspirasinya, dan meminta kepada inspektorat agar memanggil semua kepala sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah agar dapat kembali melaksanakan rapat.
Setelah mendengar penyampaikan dari DPRD, Aksi damai Aliansi Guru Honorer Lombok Tengah yang didampingi oleh LSM Kasta NTB di Kantor DPRD Lombok Tengah ini berjalan dengan aman dan lancar. ( Red )
