Lombok Barat, NTB – Pemilu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyatnya. Pemilu juga merupakan sarana untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam sistem demokrasi.
Namun, pemilu juga berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan antara pendukung calon yang berbeda. Hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi prasyarat bagi terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.
Oleh karena itu, dari pihak kepolisian gencar melakukan upaya preventif dan edukatif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan.
Kegiatan Sosialisasi
Salah satu upaya yang oleh Polres Lombok Barat, Polda NTB, adalah menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Preemtif.
Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) Polres Lombok Barat, AKP Daniel Ibi Lona, S.Sos., mengatakan bahwa satgas berperan dalam Operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024.
“Satgas Preemtif bertugas untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemilu damai,” ungkapnya.
Pada Kamis (8/2/2024), Satgas Preemtif Polres Lombok Barat mengunjungi warga Tokoh Masyarakat Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini antara lain warga setempat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.
“Kami menyampaikan beberapa hal penting, salah satunya mengajak warga untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif menjelang pemilu tahun 2024,” ujarnya.
Selain itu juga mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Mengingatkan warga untuk tidak ikut terlibat dalam pelanggaran politik, seperti money politic, politik identitas, dan intimidasi pemilih,” imbuhnya.
Juga menghimbau warga untuk turut serta mensukseskan pemilu damai 2024 dengan menjaga netralitas. Kemudian menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sesuai dengan hati nurani dan kepentingan nasional.