Lombok Barat, NTB – Kapolres Lombok Barat, AKBP Asmara Harahap, S.I.K., didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Lombok Barat dan Kapolsek Gerung, menggelar silaturahmi Kamtibmas dengan Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Kabupaten Lombok Barat.
Pertemuan penting ini dilaksanakan pada hari Jumat (23/5/2025), bertempat di Balai Banjar Darma Praja, Lingkungan Babakan, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Lombok Barat.
Kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi serta mengajak partisipasi aktif tokoh agama dan organisasi keagamaan. Dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Lombok Barat.
Momen Penting Penguatan Sinergi
Kehadiran Kapolres Lombok Barat dalam silaturahmi ini disambut hangat oleh perwakilan PHDI. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua PHDI Lombok Barat yang diwakili oleh Bendahara PHDI Lombok Barat.
Dalam sambutannya, ia memperkenalkan jajaran pengurus PHDI Lombok Barat dan para peserta umat Hindu yang hadir.
Ajakan Kolaborasi Jaga Kamtibmas
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Asmara Harahap memperkenalkan diri sebagai Kapolres Lombok Barat beserta PJU yang mendampingi. Ia menegaskan tujuan utama kedatangannya.
“Maksud kedatangan kami adalah untuk bersilaturahmi dengan PHDI Lombok Barat, yaitu untuk mengajak kerja sama dan partisipasi tokoh agama serta organisasi keagamaan. Dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas di wilayah hukum Polres Lombok Barat,” tutur Kapolres.
Kapolres Lombok Barat juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
“Bila ke depan ada permasalahan yang melibatkan perbedaan, hendaknya dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi yang baik pula. Dengan pelibatan Bhabinkamtibmas sebagai Kepolisian di wilayah dan desa, Kapolsek, atau langsung dengan saya selaku Kapolres Lombok Barat,” tegasnya.
Diskusi Dua Arah untuk Solusi Bersama
Sesi diskusi menjadi inti dari pertemuan ini, di mana berbagai masukan dan harapan disampaikan oleh perwakilan PHDI dari berbagai kecamatan, maupun tokoh Masyarakat lainnya.
Mulai dari permintaan silaturahmi yang lebih intens antara masyarakat dengan Kepolisian, apresiasi kondisi keamanan yang kondusif.
Hingga penyelesaian masalah yang berpotensi konflik seperti kafe tuak ilegal, peredaran narkoba, dan keberadaan aliran kepercayaan yang sudah tidak diayomi oleh PHDI.
Permintaan juga mencakup bantuan pengawalan dan pengaturan parkir saat upacara keagamaan.
