“Koperasi tambang bukan mimpi. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Minerba. Ini juga amanat Pasal 33 UUD 1945. Tinggal kemauan politik untuk mengeksekusi,” kutipnya.
Sejumlah warga Desa Marada dan Desa Hu’u, mengaku belum pernah merasakan manfaat dana CSR yang diklaim mencapai Rp 23,4 miliar. Bahkan, akses air bersih saja masih jadi mimpi.
“Kalau benar Rp 23 miliar disalurkan, air bersih pasti sudah mengalir, jalan sudah bagus. Tapi kenyataannya? Nihil,” beber Muhammad, warga Desa Marada.
Dompu bukan sekadar konflik lokal, tapi alarm nasional. Jika dibiarkan, bukan hanya tambang yang jadi masalah, tapi masa depan keadilan ekonomi itu sendiri.
