“Pertumbuhan kendaraan listrik ke depan akan berpengaruh terhadap peningkatan penerbitan dokumen kendaraan dan berdampak langsung pada PNBP kepolisian. Namun, untuk kendaraan konversi, tren tersebut bersifat unik,” ujar Hafiz.
Menurutnya, konversi kendaraan tidak menambah jumlah unit kendaraan, melainkan hanya mengubah jenis motor penggerak dan bahan bakarnya.
“Jadi, penerbitan STNK dan BPKB meningkat, tapi jumlah kendaraannya tidak bertambah. Ini bisa menjadi bahan diskusi bahwa PNBP tidak selalu sejalan dengan jumlah kendaraan yang beredar di Indonesia,” tambahnya.
Hafiz menegaskan, pihaknya mendukung penuh kegiatan simposium ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri.
“Saya sangat mendukung kegiatan ini dan berterima kasih atas kolaborasi antara kepolisian dan Kementerian Perhubungan Darat. Harapannya, penerbitan dokumen kendaraan seperti SUT, SRUT, STNK, dan BPKB dapat lebih terkoneksi, sehingga memudahkan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antara penerbitan SUT dan STNK dalam upaya mendukung pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading di lapangan.
“Dengan data yang saling terhubung, pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading akan lebih mudah dan efisien,” tutup Hafiz.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mempercepat transformasi layanan publik menuju sistem yang semakin modern, efisien, dan terintegrasi.
