Lombok Barat, NTB – Perkembangan signifikan mewarnai penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menimpa Brigadir EFR. Setelah melalui rangkaian proses penyidikan yang panjang dan mendalam, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Lombok Barat secara resmi melakukan pelimpahan tahap II, yakni menyerahkan para tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Selasa (13/1/2026).
Langkah hukum ini diambil setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian telah memenuhi syarat formil dan materiil atau dinyatakan lengkap (P-21). Penyerahan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Mataram ini menandai beralihnya tanggung jawab penanganan perkara dari kepolisian kepada pihak kejaksaan untuk segera disidangkan.
Transparansi dalam Proses Tahap II di Kejaksaan Negeri Mataram
Dalam proses pelimpahan tahap II tersebut, penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Barat menyerahkan lima orang tersangka yang diduga memiliki peran berbeda-beda dalam peristiwa nahas tersebut. Kelima tersangka tersebut meliputi RS, yang diduga sebagai tersangka utama, serta empat orang lainnya yang berinisial SA, NU, PA, dan DA. Kehadiran para tersangka di kantor kejaksaan dikawal ketat oleh personel kepolisian guna memastikan prosedur berjalan sesuai dengan protokol keamanan.
Kapolres Lombok Barat, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K, melalui Kasat Reskrim, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa kepolisian telah bekerja ekstra keras untuk menyusun konstruksi hukum dalam kasus ini. Ia menyatakan bahwa seluruh tahapan penyidikan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi agar keadilan bagi korban dapat terwujud.
“Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan Tahap II, yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Mataram. Seluruh prosedur telah terpenuhi dan para tersangka kini menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan untuk proses penuntutan lebih lanjut,” ujar AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata dalam keterangan resminya kepada awak media di Mataram.
Pengumpulan Alat Bukti dan Prosedur Administratif yang Cermat
Penyidikan kasus Brigadir EFR ini menarik perhatian publik karena kompleksitasnya. Pihak kepolisian memastikan bahwa dalam prosesnya, mereka tidak hanya mengandalkan satu jenis bukti saja. Serangkaian alat bukti telah dikumpulkan secara cermat, mulai dari keterangan saksi-saksi kunci, pendapat ahli, hingga bukti petunjuk yang ditemukan di lapangan untuk memperkuat dakwaan pembunuhan berencana.
Selain fokus pada aspek pidana, Sat Reskrim Polres Lombok Barat juga tetap memperhatikan hak-hak administratif para tersangka dan keluarga mereka. AKP Lalu Eka Arya menjelaskan bahwa prosedur administratif tetap dijalankan secara paralel dengan proses pelimpahan fisik tersangka agar tidak terjadi cacat hukum di kemudian hari.
“Kami juga menyerahkan surat tembusan pemberitahuan pengeluaran tahanan dan surat perintah pengeluaran tahanan atas nama para tersangka kepada pihak keluarga mereka masing-masing. Ini adalah bagian dari prosedur administratif kepolisian sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan,” tambahnya. Langkah ini menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menjalankan prosedur hukum yang bersih dan akuntabel.
