Standar Ketat Penerimaan Komoditas di Gudang Bulog
Meski jalur distribusi sudah terfasilitasi, Iptu Eko Nugroho mengingatkan para petani bahwa pihak Bulog memiliki standar kualitas (Standard Operating Procedure) yang cukup ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa komoditas yang disimpan memiliki daya tahan lama dan layak konsumsi. Berdasarkan koordinasi dengan pihak gudang, terdapat beberapa kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh para petani sebelum jagung mereka diterima.
“Ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi agar jagung bisa diterima di Gudang Bulog. Pertama, jagung harus sudah berbentuk pipilan dan benar-benar bersih dari kotoran. Selain itu, yang paling krusial adalah kadar air. Maksimal kadar air yang diizinkan adalah 14 persen. Apabila melebihi batas tersebut, pihak Bulog akan mengembalikan atau menolak hasil panen tersebut,” jelas Iptu Eko Nugroho memaparkan detail teknis.
Selain aspek kualitas fisik, pengemasan juga menjadi perhatian. Jagung harus sudah dikarungkan dengan berat isi per karung minimal 70,30 kilogram. Standarisasi berat ini bertujuan untuk memudahkan proses penimbangan masal dan penataan di dalam gudang penyimpanan.
Prosedur Administrasi bagi Petani Lokal
Tidak hanya soal kualitas produk, aspek administrasi juga menjadi bagian dari pendampingan yang dilakukan oleh Sat Samapta Polres Lombok Barat. Para petani pemilik jagung diwajibkan untuk mendaftarkan diri secara resmi ke Kantor Bulog sebelum melakukan pengiriman.
Syarat administrasi yang diperlukan meliputi identitas diri berupa KTP, kepemilikan Buku Rekening BRI untuk proses pembayaran non-tunai yang transparan, serta Kartu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Kartu RDKK ini menjadi instrumen penting untuk memverifikasi bahwa pengirim adalah benar-benar petani yang terdaftar dalam kelompok tani resmi.
Dengan adanya pendampingan berkelanjutan dari Polres Lombok Barat, diharapkan para petani di Desa Jembatan Gantung dan wilayah lainnya semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas hasil panen mereka sesuai standar nasional. Langkah kolaboratif ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
