Lombok Barat, Portal Lintas Berita – Gelombang desakan dari warga Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menguat. Warga menuntut tindakan tegas berupa penutupan kafe-kafe ilegal dan kos-kosan liar yang dinilai merusak tatanan sosial dan budaya lokal.
Salah satu suara keras datang dari Saiful Akhyar, Ketua Ikatan Sarjana NWDI (ISNWDI) Lombok Barat yang juga merupakan tokoh masyarakat Suranadi.
“Tuak bukan budaya Suranadi. Penelusuran kami juga menunjukkan bahwa pekerja seks yang ngekos di sejumlah lokasi itu bukan warga asli Suranadi,” ujar Saiful kepada Portal Lintas Berita, Rabu, 9 Juli 2025.
Menurutnya, mayoritas pemilik kafe yang beroperasi di wilayah tersebut bukan berasal dari desa itu sendiri. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah yang selama ini hanya menyampaikan janji-janji tanpa realisasi.
“Pemerintah jangan omong-omong doang untuk melakukan penutupan, tapi tidak ada tindak lanjut. Masa sekelas Bupati Lobar tidak bisa menutup kafe kecil seperti di Suranadi ini?” tegasnya dengan nada kecewa.
Saiful juga menyampaikan kritik tajam kepada Camat Narmada yang dinilai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat.
“Kami butuh pejabat yang peka. Jangan tunggu situasi makin rusak baru bergerak. Warga Suranadi sudah lama terganggu oleh keberadaan kafe dan kos liar ini,” ungkapnya.
Namun demikian, Saiful tidak hanya datang membawa kritik. Ia juga menawarkan solusi ekonomi yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Salah satunya dengan mendorong pengembangan usaha produksi gula aren.
“Kenapa tidak didorong pengembangan gula merah atau nira manis? Kenapa justru kafe tuak yang dibiarkan?” tanyanya retoris. Ia menilai bahwa jika pemerintah serius, produk legal dan berdaya saing seperti nira bisa menjadi alternatif ekonomi yang lebih bermartabat bagi warga.
“Kami hanya ingin kampung ini bersih dari praktik negatif. Kami punya madrasah, punya pesantren, punya identitas yang harus dijaga. Jangan biarkan Suranadi dicemari oleh segelintir pihak,” ujarnya tegas.
Saiful menegaskan bahwa masyarakat sepenuhnya mendukung penutupan kafe ilegal, namun sejauh ini implementasi dari janji-janji pemerintah belum terlihat.
“Kami tidak butuh janji. Kami butuh tindakan nyata,” tutupnya.
