Lombok Barat, Portal Lintas Berita – Forum Aliansi Honorer R4 Provinsi NTB menyatakan kekecewaannya terhadap belum diakuinya status ribuan tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK, namun hingga kini belum terdata resmi dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“R4 adalah peserta non-ASN yang telah lulus seleksi kompetensi PPPK, tetapi tidak terakomodir dalam sistem karena tidak memiliki formasi,” tegas Ketua Forum R4 NTB, Nasrullah, usai konsolidasi dengan sejumlah tenaga honorer lintas OPD di NTB, Jumat, 1 Agustus 2025.
Nasrullah menyebutkan bahwa hingga kini ribuan tenaga honorer R4 tetap berada dalam status tidak jelas meskipun telah berkontribusi di berbagai sektor.
“Kami bekerja nyata di lapangan, tapi tidak punya kepastian hukum. Ini bentuk ketidakadilan sistemik,” katanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Forum R4 NTB, Sahabudi, menambahkan bahwa para tenaga honorer R4 telah lama menjalankan fungsi pelayanan publik, namun belum diangkat secara formal.
“Selama ini kami dianggap relawan semu. Padahal kami menangani layanan teknis seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial setiap hari,” jelasnya.
Dalam keterangannya kepada Bali.viva.co.id, Nasrullah juga membeberkan enam poin tuntutan utama hasil Konsolidasi :
1. Pengakuan Formal terhadap R4
“Pemerintah daerah harus secara resmi mengakui keberadaan R4 sebagai bagian dari pelaksana tugas-tugas teknis,” ujarnya.
2. Pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu
“Kami tidak menuntut menjadi PPPK penuh. Tapi PPPK paruh waktu adalah solusi yang realistis dan adil,” jelasnya.
3. Pendataan dan Verifikasi Resmi
“BKD dan instansi teknis harus membuka pendataan resmi yang transparan dan melibatkan langsung para R4,” tambahnya.
4. Alokasi Anggaran Insentif Tetap
“Honor kami tidak menentu. Kadang kecil, kadang nihil. Padahal beban kerja kami tak kalah dari ASN,” keluhnya.
5. Pelibatan Forum R4 dalam Kebijakan
“Kami ingin dilibatkan sebagai mitra kebijakan. Kami yang tahu kondisi lapangan sesungguhnya,” tegasnya.
6. Komitmen Tertulis Pemerintah Daerah
“Harus ada kesepakatan hitam di atas putih. Ini penting untuk pengawalan ke depan,” pungkas Nasrullah.
Forum R4 berharap enam tuntutan tersebut dapat segera direspons secara konkret oleh pemerintah daerah dan pusat, mengingat kontribusi besar tenaga honorer R4 dalam menjalankan pelayanan dasar di tengah keterbatasan.
