Jakarta, Menjelang akhir tahun 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkolaborasi dengan Perum Bulog dan Dinas Pangan Daerah untuk mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Indonesia, terutama menghadapi lonjakan harga beras yang cukup signifikan di beberapa wilayah.
Langkah Strategis Bapanas untuk Stabilitas Harga Beras
Dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis, 14 November 2024, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Astawa, menjelaskan bahwa SPHP Beras akan disalurkan secara masif ke wilayah-wilayah yang mengalami harga beras tinggi.
Wilayah-wilayah tersebut antara lain sebagian Sumatera Barat, Kalimantan, dan beberapa daerah di Indonesia bagian timur.
Astawa juga menambahkan bahwa kuota penyaluran Beras SPHP untuk tahun 2024 telah meningkat dari 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan lonjakan harga yang diprediksi terus meningkat menjelang akhir tahun.
“Kami minta para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan melakukan koordinasi dengan Pimwil Bulog dalam intervensi harga di pasar-pasar yang kami rekomendasikan agar harga beras bisa kembali wajar,” ujar Astawa dalam Rapat Koordinasi (Rakor) SPHP Beras secara daring pada 13 November 2024.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Produktivitas
Tidak hanya melakukan intervensi harga, Bapanas juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan produktivitas pangan di tingkat daerah.
Salah satu upaya yang disarankan adalah dengan menyiapkan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk memfasilitasi distribusi pangan antar-daerah.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilisasi pangan ke daerah-daerah yang kekurangan pasokan.
Peran Bulog dalam Menjaga Ketersediaan Stok Beras
Perum Bulog turut berperan penting dalam memastikan stabilitas pasokan beras di seluruh Indonesia. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhammad Suyamto, memastikan kesiapan Bulog dalam melaksanakan operasi stabilisasi harga beras.
“Bulog sangat siap melaksanakan operasi terkait stabilisasi harga dengan stok yang cukup besar, yaitu sekitar 1,8 juta ton. Stok ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Suyamto.
Per 11 November 2024, penyaluran Beras SPHP sudah mencapai sekitar 1,25 juta ton, atau sekitar 89,56 persen dari target 1,4 juta ton.
Wilayah DKI Jakarta dan Banten tercatat sebagai area dengan penyaluran terbesar, sementara penyaluran terendah tercatat di wilayah Bali dan Papua.
Penyerapan Beras Petani untuk Menjaga Keseimbangan Harga
Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, menekankan pentingnya keseimbangan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen.
Ia mengingatkan agar Bulog dan Dinas Pangan Daerah tidak hanya fokus pada intervensi harga di pasar, tetapi juga berperan dalam menyerap beras atau gabah petani, terutama di daerah yang harga gabah atau berasnya jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau Harga Acuan Pembelian (HAP).
“Di satu sisi, kita harus memperhatikan penyerapan beras dari petani, terutama di daerah yang harganya di bawah HPP. Ini juga menjadi tugas kita untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Edy dalam rapat yang diikuti oleh seluruh Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kanwil Perum Bulog.
Rencana Pengajuan Anggaran untuk Program SPHP di Tahun 2025
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya langkah intervensi ini untuk memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Arief mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung program SPHP pada awal tahun 2025.
“Untuk Januari dan Februari 2025, kami mengajukan alokasi dana stabilisasi SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan.
Selain itu, kami juga mempersiapkan bantuan pangan di tahun mendatang,” jelas Arief.
Langkah kolaboratif antara Bapanas, Bulog, dan Dinas Pangan Daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras di akhir tahun 2024 dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Penyaluran Beras SPHP yang terus dipercepat dan upaya penyerapan gabah petani di daerah akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
