Jisman menegaskan, meskipun berbagai pihak memberikan masukan dan pandangan terhadap putusan MK ini, pemerintah tetap mengimbau agar semua pihak menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam waktu dekat.
“Kami mengimbau semua pihak untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait arah kebijakan yang akan diambil,” tambahnya.
Kesimpulan: Jalan Panjang Menyongsong Perubahan Kebijakan Ketenagalistrikan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XXI/2023 memberikan pengaruh besar terhadap arah kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia. Meskipun demikian, Kementerian ESDM dan seluruh pihak terkait masih harus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengimplementasikan keputusan tersebut, termasuk melibatkan DPR dalam penyusunan RUKN dan memastikan integrasi dalam penyediaan tenaga listrik.
Pemerintah, dalam hal ini, berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan iklim investasi yang kondusif. Semua pihak diminta untuk tetap menunggu kebijakan resmi yang akan diambil dalam waktu dekat.
Proses ini tentu akan memerlukan waktu, namun diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi keberlanjutan penyediaan tenaga listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia.
Dengan adanya evaluasi dan penyesuaian kebijakan, sektor ketenagalistrikan Indonesia diharapkan bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.
