Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kebijakan upah minimum untuk tahun 2025 dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendorong produktivitas nasional.
Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin (9/12/2024).
Kebijakan Upah Minimum Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial
Dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan kementerian, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penetapan upah minimum untuk tahun 2025 telah memperhitungkan sejumlah faktor penting, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak (KHL).
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, dengan menjamin bahwa pekerja dapat memperoleh penghasilan yang sesuai dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang.
“Penetapan upah minimum ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, guna menciptakan keadilan sosial,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam kesempatan ini, ia menyebutkan bahwa kolaborasi yang solid antara seluruh pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.
“Kolaborasi yang solid antara seluruh pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” tambah Presiden.
Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah, sehingga kebijakan ini tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan.
Upah Minimum Sektoral untuk Perlindungan Pekerja dengan Risiko Tinggi
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan pentingnya penerapan upah minimum sektoral yang lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Kebijakan ini disusun untuk melindungi pekerja yang bekerja di sektor-sektor dengan risiko tinggi atau membutuhkan spesialisasi tertentu.
