HukrimLalu LintasPeristiwa

Dishub Lombok Barat : Pentingnya Aspek Legalitas Dalam Operasional Tambang

×

Dishub Lombok Barat : Pentingnya Aspek Legalitas Dalam Operasional Tambang

Sebarkan artikel ini
Dishub Lombok Barat, Fathurrahman,angkat bicara pada saat musyawarah terkait dengan galian c yang ada di desa gapuk, kec.lombok barat

 

Selain itu, ia menegaskan bahwa dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup akan dilibatkan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai dokumen perizinan tersebut. Komitmen pemerintah daerah adalah memastikan para pelaku tambang mematuhi aturan yang ada, baik dari segi administratif maupun teknis.

 

Tata Kelola dan Solusi yang Diajukan

Masalah tata kelola tambang dan pengangkutan juga menjadi perhatian. Fathurrahman menyebutkan bahwa jalur distribusi material tambang perlu diatur agar tidak semua jalan digunakan tanpa perencanaan yang matang.

 

“Penting untuk memastikan agar hanya jalan yang layak digunakan sesuai dengan kelas jalannya. Kendaraan yang dioperasikan juga harus sesuai dengan batas dimensi dan tonase. Dimensi lebar kendaraan, misalnya, tidak boleh lebih dari dua meter, dan daya angkutnya harus sesuai dengan kapasitas jalan,” tambahnya.

 

Terkait dengan tuntutan masyarakat untuk rehabilitasi jalan, Fathurrahman menjelaskan bahwa ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas perbaikan jalan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan tambang,” katanya.

 

Permasalahan tambang galian C di Desa Gapuk mencerminkan kompleksitas antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua keluhan masyarakat, baik melalui pengaturan tata kelola tambang yang lebih ketat, evaluasi perizinan, hingga rehabilitasi jalan yang rusak.

 

Namun, kolaborasi lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menyelesaikan dampak negatif yang telah terjadi. Fathurrahman menutup dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan didasarkan pada evaluasi menyeluruh, demi menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Desa Gapuk.

 

“Dalam proses ini, kami akan terus mengawal agar kebutuhan masyarakat dan aspek legalitas bisa berjalan seimbang. Mencapai solusi yang terbaik adalah komitmen bersama,” pungkasnya.