Jakarta – Senin, 10 Pebruari 2025 Puluhan Anggota LSM KASTA NTB yang terdiri dari Ketua DPD KASTA LOBAR, LOTIM, dan KLU serta pengurus DPP LSM KASTA NTB melakukan aksi unjuk rasak didepan kantor kejaksaan agung RI dalam rangka melaporkan kasus dugaan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berkedok investasi diwilayah Nusa Tenggara Barat.
Adapun yang menjadi bahan laporan adalah :
1. Dugaan pengerusakan lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh PT. TCN di gili Trawangan m.
2. Melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Autorin di lombok timur
3. Melaporkan dugaan penelantaran lahan oleh PT. ESL karena tidak dapat melakukan pembangunan sesuai perizinan yang mereka miliki
4. Melaporkan kerusakan lingkungan yang ada diwilayah sekotong Kabupaten Lombok Barat atas dugaan kerusakan lingkungkan akibat aktivitas tambang ilegal yang ada diwilayah Nusa Tenggara sekotong lombok barat yang diduga merupakan warga negara asing.
5. Melaporkan dugaan kasus penambangan ilegal di pulau sumbawa
Selain dilaporkan ke kejaksaan Agung, juga kami menyerahkan tembusan ke Presiden Republik Indonesia, Mabes Polri, mensegneg RI, menkopolhukkam RI, kementrian LHK, kementrian ATR/BPN termasuk ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
Hal ini merupakan salah satu upaya kami dari LSM KASTA NTB untuk terus mengawal persoalan-persoalan yang terjadi di daerah kami, karena kami meyakini bahwa institusi-institusi negara yang berada di daerah kami tidak mampu mengungkap kasus ini secara kompeherensip disebabkan banyaknya dugaan tekanan-tekanan dari oknum-oknum tertentu sehingga membuat instrumen negara yang ada di tingkat daerah menjadi kewalahan.
Leluasanya tenaga kerja asing yang melakukan penambangan secara ilegal disinyalir karena adanya dugaan backup dari oknum-oknum pejabat tinggi di Republik Indonesia, sebab merupakan sesuatu hal yang sangat mustahil jika WNA melakukan eksploitasi alam tanpa terdeteksi oleh institusi negara.
Presiden KASTA NTB Lalu wink haris menyampaikan bahwa , banyak perusahaan yang datang ke daerah atas nama investasi tapi nyatanya mereka melakukan praktek-praktek yang diduga melanggar hukum, hutan kami digunduli, tanah kami dilobangi. Laut kami di privatisasi atas nama kepentingan investasi padahal tidak jauh beda dengan para penjajah yang datang menguras kekayaan negeri kami. Ungkapnya.
Ketua DPP LSM KASTA NTB Lalu arik rahman hakim menyampaikan bahwa KASTA NTB selaku elemen masyarakat Indonesia menaruh harapan besar kepada Kejaksaan Agung RI untuk menuntaskan kasus ini secara kompeherensip agar tercipta equality before the law, agar hukum tidak tebang pilih.
