Bali, 24 April 2026 — Upaya pencegahan penyebaran paham ekstremisme dan terorisme di kalangan pelajar terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini tercermin dalam kegiatan Talkshow Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah yang digelar di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (24/4).
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Polda Bali, Densus 88 AT Polri, Disdikpora Provinsi Bali, KPAD Provinsi Bali, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Gubernur Bali Wayan Koster, perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali Chandra Eka Yustisia, Kaban Kesbangpol Gede Suralaga, Kadisdikpora Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, serta perwakilan Kanwil Kemenag dan lembaga perlindungan anak.
Dalam sambutan yang mewakili Kepala Densus 88 AT Polri, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan ekstremisme pada anak.
“Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga, penanganan yang ada masih cenderung parsial dan belum terintegrasi. Ini menjadi tantangan bersama untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk mendorong pembentukan satgas nasional yang mampu mengoordinasikan penanganan secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa isu perlindungan anak telah berkembang menjadi isu strategis nasional.
“Perlindungan anak hari ini tidak lagi sekadar isu sosial, tetapi telah menjadi isu keamanan nasional, karena ancaman terhadap anak berkembang secara dinamis, kompleks, dan sering kali tidak terlihat secara kasat mata,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menyoroti tantangan generasi muda di era digital.
“Generasi muda sebagai digital native memang unggul dalam teknologi, namun di saat yang sama mereka juga rentan terhadap paparan informasi tanpa filter, efek echo chamber, dan rendahnya literasi digital,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan bahwa perlindungan anak dari pengaruh ekstremisme merupakan bagian dari agenda strategis pembangunan nasional.
“Perlindungan anak dari pengaruh ekstremisme harus dimulai dari hulu, yaitu keluarga. Ini merupakan bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
