plbnews.web.id – Pernahkah Anda mendengar istilah UMR dan UMK? Dua istilah ini sering digunakan dalam konteks pengupahan di Indonesia, namun masih banyak yang belum memahami perbedaannya. Padahal, memahami perbedaan UMR dan UMK sangat penting, terutama bagi email-yang-baik/” target=”_blank” rel=”noopener”>pekerja dan pengusaha.
Apa Itu UMR dan UMK?
UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional, yang dulunya digunakan untuk menyebut upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, sejak tahun 2000, istilah UMR tidak lagi digunakan. Upah minimum di tingkat provinsi sekarang disebut Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan upah minimum di tingkat kabupaten/kota disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
UMK adalah standar upah minimum yang berlaku di suatu kabupaten/kota. UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan dewan pengupahan daerah. UMK biasanya lebih tinggi daripada UMP, karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan biaya hidup di masing-masing daerah.
Perbedaan UMR dan UMK
| Aspek | UMR | UMK |
|---|---|---|
| Istilah | Sudah tidak digunakan lagi | Masih digunakan |
| Cakupan wilayah | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| Penetapan | Gubernur | Gubernur, berdasarkan rekomendasi bupati/walikota dan dewan pengupahan daerah |
| Besaran | Biasanya lebih rendah dari UMK | Biasanya lebih tinggi dari UMP |
Mengapa UMR Diganti Menjadi UMP dan UMK?
Perubahan istilah dari UMR menjadi UMP dan UMK didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penetapan upah minimum. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup di masing-masing daerah.
Dampak UMK bagi Pekerja dan Pengusaha
Penetapan UMK memiliki dampak yang signifikan bagi pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, UMK adalah jaminan bahwa mereka akan menerima upah yang layak sesuai dengan standar hidup di daerahnya. UMK juga dapat meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, bagi pengusaha, UMK dapat menjadi beban tambahan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMK yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya saing UMKM dan bahkan menyebabkan PHK. Oleh karena itu, penetapan UMK harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha.
