Kuripan Selatan, Lombok Barat – Dalam upaya untuk mendorong pemerintahan desa yang lebih transparan dan adil, Persatuan Pemuda Kuripan Selatan memprakarsai aksi demonstrasi yang akan berlangsung di kantor Desa Kuripan Selatan. Aksi ini, yang dipimpin oleh Hanan Wahyuda (Yuda), koordinator umum kelompok tersebut, bertujuan untuk menuntut transparansi dan meritokrasi dalam proses rekrutmen perangkat desa. Selain itu, aksi ini juga akan menyoroti sejumlah isu penting yang telah lama menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.
Menurut Yuda, konsolidasi pemuda di desa ini telah mencapai kesepakatan atas tuntutan yang akan mereka sampaikan. Tuntutan utama mencakup beberapa poin penting, di antaranya adalah desakan agar kebijakan desa sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan oleh Kepala Desa. Mereka meminta tindakan nyata dan konsistensi dalam kebijakan yang mendukung kepentingan masyarakat. Selasa, 11 Februari 2025
Salah satu fokus utama tuntutan ini adalah janji terkait pembangunan lapangan sepak bola yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda. “Sampai hari ini, janji tersebut belum juga diwujudkan,” ungkap Yuda. Ia menambahkan bahwa lapangan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi minat dan bakat pemuda yang selama ini merasa terabaikan.
Isu transparansi juga menjadi sorotan utama. Pemuda Kuripan Selatan mengkritik pengelolaan dana desa yang dianggap kurang transparan. Mereka menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak optimal dan juga menyayangkan adanya fasilitas olahraga yang tidak berfungsi. Yuda, yang merupakan mahasiswa Universitas Mataram, mengungkapkan bahwa informasi terkait pendapatan dan pengeluaran desa seringkali hanya disampaikan melalui baliho tanpa sosialisasi yang memadai. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk memahami penggunaan anggaran desa.
Para pemuda mendesak penerapan meritokrasi yang adil dalam rekrutmen perangkat desa, ingin memastikan setiap posisi di pemerintahan desa diisi oleh individu yang kompeten dan bukan berdasarkan kedekatan pribadi. Mereka menyampaikan bahwa upaya untuk mengundang Kepala Desa berdialog mengenai permasalahan tersebut selama ini tidak mendapatkan respons memadai. “Kami merasa kecewa karena undangan kami sering tidak dihiraukan,” kata Yuda dengan nada kesal.
Ketidakpedulian dari pihak pemerintah desa ini menjadi pemicu utama aksi yang direncanakan. Dalam demonstrasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025, mereka berencana mengepung kantor desa dengan keterwakilan pemuda dari berbagai dusun. Namun, Yuda menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial; jika tidak ada respons positif dari pihak desa, mereka siap membawa permasalahan ini ke instansi terkait dan aparat penegak hukum.
