BATULAYAR – Wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat kini menjadi atensi serius dalam peta pengamanan internasional. Menyadari kerentanan wilayah pantai sebagai pintu masuk kejahatan lintas negara, Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat bekerja sama dengan Tim Australian Federal Police (AFP) menggelar agenda strategis bertajuk Community Awareness. Langkah ini diambil sebagai benteng pertahanan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (people smuggling).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Batulayar pada Rabu (13/5/2026) tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan upaya sinkronisasi persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi serta memutus mata rantai modus operandi kejahatan transnasional yang kerap memanfaatkan kelengahan di jalur-jalur tikus wilayah pesisir.
Strategi Preventif dan Represif Polres Lombok Barat
Kapolres Lombok Barat, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa tantangan keamanan di wilayah hukumnya semakin kompleks, terutama dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan perairan terbuka. Menurutnya, pencegahan aktivitas ilegal memerlukan pendekatan multidimensi, mulai dari edukasi akar rumput hingga tindakan tegas di lapangan.
“Adapun langkah-langkah kami di Polres Lombok Barat untuk mencegah aktivitas perdagangan manusia adalah dengan mengedepankan Satbinmas dan Bhabinkamtibmas. Guna melaksanakan sosialisasi intensif kepada masyarakat, pihak perhotelan, hingga penyedia jasa transportasi darat dan laut mengenai bahaya perdagangan orang,” ujar AKBP Yasmara Harahap saat memberikan sambutan di hadapan para peserta.
Beliau juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap mobilitas orang asing menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Selain sosialisasi, penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang tetap menjadi prioritas utama.
“Kami secara rutin melakukan pendataan dan pengawasan ketat terhadap warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah tersebut untuk mengantisipasi adanya potensi pelanggaran hukum. Tidak ada ruang bagi sindikat yang ingin menjadikan Lombok Barat sebagai ladang aktivitas ilegal mereka,” tegas Kapolres.
Lombok Sebagai Titik Transit Krusial Menuju Australia
Kerentanan Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, dalam isu penyelundupan manusia juga diakui oleh Mabes Polri. Kabagbatanas SET NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Kombes Pol. Fibri Karpiananto, S.H., S.I.K., memaparkan bahwa garis pantai yang panjang merupakan tantangan sekaligus ancaman jika tidak dikelola dengan sistem pengawasan yang mumpuni.
Kombes Pol. Fibri menjelaskan bahwa banyak WNA yang menjadikan Lombok sebagai tempat persinggahan sementara sebelum menyeberang secara ilegal ke Australia. Karakteristik wilayah pesisir yang terbuka sering kali dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk memberangkatkan imigran gelap menggunakan kapal-kapal kecil.
“Sebagai masyarakat pesisir, potensi wilayah ini menjadi jalur penyelundupan sangat besar. Dibutuhkan kerja sama kolektif untuk mencegah kejahatan lintas negara ini. Karena itu, mari kita jaga wilayah masing-masing. Jika melihat aktivitas mencurigakan dari warga asing, segera laporkan ke Polsek atau Bhabinkamtibmas setempat,” ungkap Kombes Pol. Fibri di hadapan tokoh masyarakat dan nelayan.
