Jakarta, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online (judol) yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menangani persoalan ini.
“Judi online tidak hanya melibatkan pemain dan bandar, tetapi juga memiliki lima elemen utama: pemodal, bandar, operator website atau aplikasi, pemain, dan oknum pelindung. Semua elemen ini sedang diselidiki secara mendalam oleh aparat hukum,” ungkap Budi Gunawan dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2024).
Tantangan Penegakan Hukum Lintas Negara
Menko Budi menjelaskan bahwa salah satu kendala terbesar dalam memberantas judi online adalah sifat operasionalnya yang lintas negara. Banyak operator judi online berbasis di luar negeri, menjadikannya sulit dijangkau oleh penegakan hukum nasional.
“Kami bekerja sama secara bilateral maupun multilateral untuk memastikan bahwa para pelaku, termasuk operator judi online di luar negeri, dapat ditindak tegas. Skema Mutual Legal Assistance (MLA) menjadi salah satu mekanisme utama dalam kerja sama internasional ini,” katanya.
Namun, tantangan lain datang dari legalisasi judi online di beberapa negara. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk memutus rantai jaringan ini hingga tuntas.
Modus Operasi dan Dampak Psikologis
Budi Gunawan juga mengungkap modus yang sering digunakan operator judi online untuk menarik pemain. “Mereka memberikan kemenangan awal untuk menciptakan ilusi bahwa judi online bisa menjadi sumber penghasilan. Tapi pada akhirnya, semua pemain akan mengalami kerugian,” jelasnya.
Modus seperti ini menjadikan judi online sebagai bentuk penipuan terselubung yang memanfaatkan kelemahan psikologis pemain. Dampaknya tak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan masalah kesehatan mental. Data pemerintah menunjukkan, sekitar 80.000 pemain judi online di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun.
“Angka ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman judi online terhadap masa depan bangsa. Generasi muda yang seharusnya berfokus pada pendidikan justru terjerat dalam praktik perjudian yang merusak,” kata Budi Gunawan.
Strategi Pemerintah: Penindakan dan Edukasi
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga mengedepankan edukasi masyarakat. Kampanye publik secara masif terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, terutama di kalangan generasi muda.
“Judi online bukan cara yang tepat untuk mencari penghasilan. Ini hanya akan membawa kerugian dan menghancurkan masa depan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melindungi diri dan keluarga dari ancaman ini,” ujar Budi Gunawan.
Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan judi online akan memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi warga Indonesia.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Langkah pemerintah memberantas judi online mencakup kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk aparat hukum, lembaga internasional, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, pemerintah optimis dapat mengurangi dampak negatif judi online secara signifikan.
“Kami akan terus bekerja keras untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya judi online. Ini adalah komitmen kami untuk masa depan bangsa yang lebih baik,” tutup Budi Gunawan.
